Jumat, 10 Mei 2013

Pendidikan Masa Hindia Belanda



Pendidikan
Masa Hindia Belanda


Pendidikan merupakan modal utama dari banyak bangsa untuk memerdekakan diri keterpasungan, baik keterpasungan politik, sosial, budaya maupun dari keterpasungan ekonomi. Warga bangsa yang memiliki pendidikan apalagi dibalut dengan semangat nasionalisme yang tinggi, maka ia akan mampu menggiring bangsanya menjadi yang terhebat.
Didorong oleh kepentingan dan kebutuhan kolonialnya, maka pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda (Nederlandsch Indie) mendirikan sekolah-sekolah bukan saja untuk warga Eropa, tapi juga buat kaum pribumi. Kebijakan ini terutama muncul saat  Jenderal Van Heutz ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Adapun tujuannya adalah agar Hindia Belanda bisa terkuasai dengan baik mulai dari Sabang sampai Merauke. Untuk penguasaan itu dibutuhkan pegawai pemerintah yang tidak sedikit. Oleh karena itu Van Heutz  sering juga disebut sebagai seorang “pemersatu” atau “pacificator” bagi seluruh Nederlandsch Indie (Indonesia).
Kekuasaan militer Belanda harus dibantu dengan pemerintah an sipil. Oleh karena itu raja-raja dan penguasa Bumi dipaksa menandatangani apa yang disebut “korte verklaring” atau plakat pendek yang singkat nya berisi tiga hal yang pokok-pokok yaitu :
1.    Raja – raja dan pengusaha-pengusaha bumiputera (Indonesia) mengaku takluk serta tunduk kepada kekuasaan Pemerintah Belanda.
2.    Raja-raja dan pengusaha-pengusaha bumiputera tidak boleh lagi mengadakan hubungan dengan kekuasaan atau negara-negara luar.
3.    Raja-raja dan pengusaha-pengusaha bumiputera harus mematuhi segala perintah dan peraturan-peraturan yang ditetap kan oleh pemerintah Belanda.
Berdasarkan plakat pendek tersebut, maka sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk membantu menjalankan serta melancarkan pemerintahan kolonialnya, pemerintah Hindia Belanda sangat membutuhkan pegawai-pegawai dan tenaga yang terampil serta terdidik. Hal ini juga didorong oleh para penganjur politik etis, dimana  mereka mendesak Pemerintahan Belanda untuk menempuh garis politik kolonial yang baru. Para pendukung politik etis itu men desak agar Pemerintah Belanda menjalankan politik kolonial yang lebih progresif, lebih maju, yang dikenal dengan nama “ethisch politiek” (politik bersusila).
Kelompok etis yang dipelo pori oleh Mr. Coenrad Theodore Van Deventer menghimbau pemerintah Belanda memper hatikan tiga hal penting untuk memajukan rakyat Indonesia yang ketika itu sangat menderita serta melarat hidupnya akibat pemerasan dan penindasan mereka. Ketiga hal itu adalah: Irigasi atau pengairan, emigrasi atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya dan edukasi atau pendidikan dan pengajaran.
Atas dua sebab di atas, maka  pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah. Di dalam usahanya mendirikan sekolah-sekolah, pemerintah Belanda sangat jelas tetap menja lankan politik “devide et impera”. Jadi dalam mendirikan sekolah-sekolah pemerintah Belanda melakukan diskriminasi dan memecah belah rakyat Indonesia.
Ada dua jenis sekolah yang didirikan oleh Pemerin tah Hindia Belanda yakni :
1. Sekolah – sekolah yang memakai bahasa Melayu (Bahasa Indonesia) atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar.
2. Sekolah – sekolah yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.
Pada akhir abad ke – 19 didirikan sekolah –sekolah Kelas Satu (Angka Siji) dan Sekolah-sekolah Kelas Dua (Angka Loro). Sekolah kelas satu didirikan menurut Staats blad tahun 1883. Lama pendidikan di sekolah kelas satu ini lima tahun. Jika di sekolah kelas satu diperun tukkan bagi anak-anak pegawai negeri (priyayi) dan anak-anak orang berkedudukan  atau anak orang yang mampu, maka sekolah-sekolah kelas dua membuka pintunya untuk anak-anak kaum jelata. Sekolah Kelas Satu biasanya didirikan di Ibukota Keresiden an, Ibukota Afdeling, Onderafdeling, atau ibukota Kabupaten.
Masa Hindia Belanda tanah air Indonesia dibagi-bagi atas bagian-bagian yang disebut Propinsi yang dikepalai oleh Gubernur, misalnya Proviencie West Java, Provincie Midden Java, dan Proviencie Oost Java. Ada pula daerah yang dikepalai oleh seorang Gubernur tetapi daerah itu bukan sebuah propinsi. Misalnya Gouvernement Oost kust van Sumatra, Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden dan Gouvernement Celebes en Onder horigheden. Setiap propinsi dibagi atas beberapa keresidenan, misalnya Keresidenan Tapanuli, Keresidenan Palembang, Keresi denan Ambon. Setiap Keresiden an dikepalai oleh seorang Resi den. Setiap Keresidenan dibagi lagi atas beberapa Afdeling. Misalnya Afdeling Pare-Pare, Afdeling Bone. Setiap Afdeling dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Setiap Afdeling dibagi lagi atas beberapa Onderafdeling. Misalnya Onderafdeling Pinrang, Onderafdeling Maros. Setiap Onderafdeling dikepalai oleh seorang Controleur atau Civiel Gezaghebber. Orang-orang Indonesia terdidik yang memiliki loyalitas tinggi terhadap kaum kolonial, biasanya diangkat sebagai Residen pula.

Yulfi Arwinto, MM.
Guru sejarah SMAN 1 Payung Sekaki Kab. Solok.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar